Pendidikan Makna di Hari Kartini

Dimuat di ICBC News

Jika merunut masa lalu maka ingatan kita akan bermain pada suasana masa kecil yang meriah setiap tanggap 21 April. Hari menjadi harus lebih cepat untuk diawali karena kebaya dan konde sudah menunggu untuk dikenakan. Orang tua kita akan menerangkan bahwa hari tersebut adalah hari Kartini sehingga harus berdandan dan berpakaian adat. Namun penjelasan mengenai hubungan antara hari Kartini dengan baju adat cenderung tidak disertakan. Sehingga pengetahuan kanak-kanak saat itu hanya sebatas pada bersikap sebaik mungkin saat melenggang dengan baju adat yang mungkin hanya sekali dalam setahun. Selebihnya menjadi sebuah pertanyaan yang mungkin dapat terjawab ketika dewasa kelak bahkan tidak sama sekali seumur hidup. Ironis memang. Sebuah perayaan hari kelahiran seorang pahlawan emansipasi perempuan terancam menjadi berhenti pada simbolisasi kebaya, konde, atau pakaian adat lainnya belaka. Hal ini setidaknya pernah menjadi perhatian insan media setahun yang lalu. Dalam pemberitaanya, reporter TVRI (Televisi Republik Indonesia) (2008) mewawancari beberapa anak-anak yang tengah merayakan hari Kartini di sekolah. Mereka ditanya tentang makna mengenakan baju adat di hari Kartini. Hampir semua anak tidak mengetahui secara pasti substansi perayaan hari itu. Realitas tersebut tentu menjadi refleksi tersendiri bagi para pejuang perempuan. Cara memperingati yang bersifat seremonial tersebut dapat dikatakan sebagai bentuk kegagalan dalam menyampaikan pendidikan senstitiv gender pada anak. Padahal persoalan ketimpangan seperti yang juga diungkapkan Kartini merupakan persoalan kultural. Di mana aspek pendidikan dan sosialisasi menjadi faktor penentu konstruksi berpikir dan bertindak seseorang. Inilah hal yang penting untuk dicermati bahwa momen hari Kartini ternyata memiliki suatu peluang yang strategis untuk memberikan wacana sensitive gender bagi para generasi yang sedang tumbuh.

Dalam sejarahnya hari Kartini merupakan sebuah peringatan hari lahir Kartini sendiri yang tepat pada tanggal 21 April. Hal ini merupakan sebuah penghormatan kepada Kartini atas kiprahnya dalam mewacanakan emansipasi perempuan. Pada surat-surat Kartini, kita dapat menemukan banyak pemikirannya tentang kondisi sosial saat itu, terutama tentang kondisi perempuan pribumi. Sebagian besar surat-suratnya berisi keluhan dan gugatan khususnya mengenai penyimpangan budaya di Jawa yang dipandang sebagai tekanan yang menghambat masa depan dan kemajuan perempuan. Kartini begitu kuat menginginkan perubahan terhadap perempuan agar memiliki kebebasan menuntut ilmu dan belajar. Kartini mengungkapkan ide dan cita-citanya, seperti yang tercatat dalam : Zelf-ontwikkeling dan Zelf-onderricht, Zelf- vertrouwen dan Zelf-werkzaamheid dan juga Solidariteit. Semua itu berpijak pada Religieusiteit, Wijsheid en Schoonheid (yaitu Ketuhanan, Kebijaksanaan dan Keindahan), yang dilengkapi dengan dengan humanitarianisme (peri kemanusiaan) dan nasionalisme (cinta tanah air). Read the rest of this entry »

Kisah Si Bapak

“Untuk apa memberikan materi peran perempuan pada masyarakat??!!”

Pertanyaan tersebut terdengar lebih mirip dengan hardikan. Kata-kata tersebut jelas ditujukan tepat di depan hidung mancung kami saat hendak meminta konfirmasi perihal undangan pembicara pada salah satu pejabat pemerintah siang itu. Mungkin hal tersebut dilakukan agar kami lebih kaya dalam hal perspektif. Tapi bisa juga sikap itu sebagai pencitraan seorang penguasa yang ingin menunjukan superioritasnya belaka tanpa substansi yang jelas.

Perbincangan dengan sang pejabat diawali dengan urusan perijinan dengan ajudan. Waktu itu kami menginginkan sang pejabat dapat memberikan materi tentang kebijakan pemerintah yang terkait dengan bencana. Hal ini kami inisiasi agar komunitas dampingan dapat termotivasi untuk bahu membahu mewujudkan sebuah kelompok yang berketahanan (cieeee). Tadinya, ajudan menyarankan agar tidak perlu menemui sang pejabat, karena materi-materi yang kami minta sudah sering bapak presentasikan. Jadi bapak sudah dapat dikategorikan ‘khatam’, tanpa perlu diberikan arahan lagi. Sampai disini, saya merasa geli juga. Apa mungkin seorang pejabat sekelas itu akan menggunakan lembar-lembar presentasi yang sama pada setiap kesempatannya tampil. Padahal belum tentu kelompok yang akan diceramahi tersebut memiliki karakteristik yang sama baik dari segi intelektualitas, kultur, maupun posisi politisnya. Siapa ini yang gila? Ajudannya yang sok tahu atau memang itu amanah dari seorang pejabat yang malas untuk sedikit berpikir? Read the rest of this entry »

Wajah Perempuan di Parlemen

Dimuat di www.mediabersama.com tanggal 31 Desember 2008

Kontroversi dalam penyelenggaraan pemilihan umum 2009 kembali terjadi. Kali ini berkaitan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai penghapusan nomor urut. Beberapa partai politik mendukung regulasi tersebut demi mendorong keberhasilan proses demokrasi. Sebab dalam sistem nomor urut, calon anggota legislatif yang ada pada nomor urut belakang cenderung memiliki peluang yang kecil untuk menang. Suara yang berhasil didapatkan akan dilimpahkan kepada ccalon dengan nomor urut jadi.

Selain merugikan beberapa calon, para pemilih juga sering mengalami kekecewaan. Sebab calon yang dipilihnya justru tidak menang sementara yang tidak diminati justru mampu duduk di parlemen. Maka gagasan penghapusan nomor urut tersebut selain memberikan porsi persaingan yang lebih progresif juga dapat membuat para pemilih merasa tidak sia-sia untuk memberikan suaranya.

Namun hal ini tidak sejalan dengan beberapa calon perempuan. Dalam proses pemenuhan kuota 30% sendiri perempuan sudah mengalami beberapa kendala. Mulai dari terbatasnya sumber daya perempuan yang bersedia mencalonkan diri sebagai anggota parlemen hingga pandangan minor dari kultur patrarkhi yang terus menghujam kepercayaan diri kandidat perempuan. Apalagi saat ini ditambah dengan penghapusan sistem nomor urut. Hal ini praktis membuat perempuan harus memutar otak menentukan strategi kampanye yang jitu. Read the rest of this entry »

The Veil of Veiled Woman

Live in the place that is full of structure and cultural meaning, creates the unique dynamic. There are in the diversity point of view, dynamic of value realization, even conflicts. They likes of the environment that I do interact. I am a woman that grows in the society with the quite strong theology understanding, though I am not faithful like them. In this society, a woman is constructed as an asset, because the role is only as a reproductive source. This perspective makes the culture to defend the woman wholeness is implanted and inherited by go on. The wholeness here means the virginity value. The ‘good’ woman is only that the own hymen was torn by the legal husband genital. Thus, to protect the woman so that she always remembers that tradition, she should wear veil. It is called culture, something engaging that it particularly will form the social relation structure, social praxis, the symbolic systems and engage the identity group, cohesively.

 

Besides, the culture concept is a concept that will grow and follow the social change, involving all people activities. It relates with the value displacement of the veil and virginity. By the time, Virginity is not the absolute element in pretending the ‘good’ woman. Tradition of giving the hymen in ‘marriage first night’ is deemed as a gift to patriarchy power. Anyway, there is no rule of defending the ‘bachelorhood’. By the same token, the woman who is not virgin before the right time, whatever the reason, will accept the normative stigma. Woman, lastly, builds awareness, that her body has right to choose the own interaction object. Then, how about the veil? Here, veil experiences the value displacement that turns so far. Using the veil seems to use the ‘chasing’. It is only an expressive accessory. Veil appears as a symbol of a fashion, not a ‘virgin’ fortress, so that the woman always becomes the person without any ‘disrepute’. Based on that, we find the strong relation between the culture, value system, and the implication in social system. Since the culture has the strong relation with the humanity and social dimension, so the culture understanding is not defined as an ‘artifact’ but the process that can explain the social change direction.

 

The concept of culture is also appeared in the space and time that will provide the different understanding about role and essence culture, in the next. Since, so many people still agree with the culture to defend ‘virginity, through the different analysis.  Society in this discussion, says that keep the ‘virginity’ and ‘bachelorhood are two important things. This culture becomes the foundation in keeping public health. Since the endemics of HIV.AIDS, STD (Sexually Transmitted Disease) is assumed as the concrete implication of free sex activity. There is not only stopping in the normative idealism, but also in the veil symbolization. Now, we can find the logic explanation about relation of veil and virginity than before. ‘Veil’ is not only for head covering, but it is pressured on manifestation of self defensive of ‘body genital’. So, man should wear ‘veil’ as well so that the culture of interaction in society becomes discursive and transformative not dominative. Some action rationalities, that are written in above come in to the lexical conclusion that the word of ‘culture’ has the fluid meaning, covered by ratio and formulation.

Perempuan Menjawab Tantangan Perubahan

Dimuat di www.jurnalperempuan.com, Kamis 3 Juli 2008

Oleh: Desintha Dwi Asriani*

Menjelang pemilu 2009 penyambutan perayaan kompetisi kekuasaan kembali terjadi. Semua hal dipersiapkan secara besar-besaran, menjadi ritus yang berharga sampai menyedot energi begitu besar. Pemilu dikemas dengan balutan ideologi atau visi misi yang tampak dahsyat, tentu dengan kerangka normatif. Perhelatan kampanye-kampanye resmi maupun terselubung, dan susunan acara pun telah dirancang jauh-jauh hari lewat pengesahan Undang-Undang Politik. Menariknya, pemilu yang bakal digelar 2009 nanti akan menyertakan secara wajib realisasi kuota 30% perempuan duduk di parlemen. Dengan demikian perempuan akan memiliki peluang yang lebih baik, terlibat dalam perumus kebijakan. Dengan begitu, diharapkan mampu menghasilkan regulasi yang juga memperhatikan kepentingan serta kebutuhan perempuan. Mengingat permasalahan struktural berwajah perempuan masih sangat kompleks, sebut saja misalnya kesenjangan akibat diskriminasi upah, masih maraknya kasus kekerasan berbasis gender hingga angka kematian ibu melahirkan yang sulit berajak dari urutan pertama di ASIA. Read the rest of this entry »